Pasal 19 PKPU 8/ 2024, Rohidin Mersyah Belum Dihitung 2 Periode dan Siap Maju Jadi Gubernur Bengkulu Periode 2024-2029

Jecky Haryanto, SH. Selaku kuasa hukum Rohidin Mersyah, Selasa (02/07)/(Foto:Aisyah)

Alankanews.com,Bengkulu— Beredar di media sosial khususnya media siber menyuarakan pendapat bahwa Rohidin Mersyah tidak memenuhi syarat untuk maju sebagai calon gubernur, Pendapat tesebur akhirnya terbukti salah dan dibuktikan dengan berdasarkan peraturan KPU (PKPU) nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), , Selasa (02/07).


Prof. Dr. Drh. H. Rohidin Mersyah, MMA., di Bengkulu, Selasa (02/07)/(Foto:Aisyah)

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Jecky Haryanto, SH. Selaku kuasa hukum Rohidin Mersyah menjelaskan serta menyampaikan beberapa hal bahwa:

1. Rohidin mersyah dirunjuk sebagai Plt Gubernur Bengkulu dengan surat penugasan dari Mendagri bernomor 122.17/2928/SJ Tanggal 22 Juni 2017 karena Gubernur Ridwan Mukti menjadi Tersangka di KPK.

2. Pada saat itu tidak ada “pelantikan” sebagai PLT, bahkan penugasan sebagai Plt hanya surat biasa Mendagri bukan berbentuk Surat Keputusan (SK).

3. Rohidin Mersyah mendapat SK Plt Gubernur berupa Keputusan Presiden Nomor : 201/P Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018 Juga tanpa “pelantikan”. Keppres ini diterbitkan setelah Inkracht nya perkara Ridwan Mukti dengan memberhentikan Ridwan Mukti dan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur.

4. Rohidin Mersyah dilantik menjadi Gubernur pada tanggal 10 Desember 2018 oleh Presiden berdasarkan Keppres Nomor 215/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian sebagai Wakil Gubernur dan Pengangkatan sebagai Gubernur sisa masa jabatan 2016-2021

5. Maka  dapat dipahami dengan mudah secara ketatanegaraan Pelaksana Tugas (Plt) itu tidak dilantik, yang dilantik adalah “Penjabat” Gubernur/Bupati/Walikota, ex. Penjabat Bupati Benteng dan Penjabat Walikota Bengkulu. (Plt tidak termasuk klasifikasi “Penjabat sementara)

6. Jabatan Plt dilakukan dalam kondisi Gubernur/Bupati/Walikota nya masih ada dan masih menjabat sedangkan jabatan Penjabat Sementara dalam kondisi Gubernur/ Bupati/Walikota tidak ada (kosong).

7. Sehingga dapat dipahami PKPU 8/ 2024 telah sejalan dgn putusan MK yg menyatakan “tidak membedakan menjabat definitif dan penjabat sementara”.

8. Berdasarkan pasal 19 huruf e  PKPU 8/ 2024 “penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan”, maka Rohidin Mersyah dihitung sejak dilantik pada tanggal 10 Desember 2018 (Desember 2018 - Feb 2021 = 2 tahun 2 bulan) belum dihitung 1 periode.

"Jadi Rohidin Mersyah belum dihitung 2 periode berdasarkan Pasal 19 PKPU 8/ 2024," tutup Jecky Haryanto, Selasa (02/07).

 

 

Penulis : Aisyah Aprielia Lupti

Editor : Andrini Ratna Dilla