Resmi Diterbitkan PKPU nomor 8 tahun 2024, Rohidin Mersyah Siap Maju Pilgub Bengkulu

Prof. Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA., di Bengkulu, Selasa (02/07)/(Foto:Aisyah)

Alankanews.com,Bengkulu-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) telah mengeluarkan peraturan KPU (PKPU) nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Selasa (02/07).


 Kuasa Hukum Rohidin Mersyah, Jecky Haryanto, SH., Selasa (02/07)/(Foto:Aisyah)

Berdasarkan masa jabatan Gubernur Bengkulu, pada pasal 19 berbunyi:

Syarat belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan: 

a. Jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota; 

b. Masa jabatan yaitu: 

1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau 

2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun; 

c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara; 

d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi: 

1. Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;

2. Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau 

3. Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan 

e. Penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.

Berdasarkan poin e diketahui jika penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Sedangkan ketika itu Rohidin Mersyah tidak dilantik sebagai Plt. Gubernur.

Hal tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum Rohidin Mersyah, Jecky Haryanto, SH.  Yang mengatakan bahwa Rohidin Mersyah mendapat SK Plt Gubernur berupa Keputusan Presiden Nomor : 201/P Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018 Juga tanpa “pelantikan”. Keppres ini diterbitkan setelah Inkracht nya perkara Ridwan Mukti dengan memberhentikan Ridwan Mukti dan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur.

“ Maka  dapat dipahami dengan mudah secara ketatanegaraan Pelaksana Tugas (Plt) itu tidak dilantik, yang dilantik adalah “Penjabat” Gubernur/Bupati/Walikota, ex. Penjabat Bupati Benteng dan Penjabat Walikota Bengkulu. (Plt tidak termasuk klasifikasi Penjabat sementara), Jelas Jecky Haryanto, Selasa (02/07).

 

Penulis : Aisyah Aprielia Lupti

Editor : Andrini Ratna Dilla