Alankanews.com,Mukomuko--Kasus kerusakan kawasan hutan negara yang diubah menjadi kebun sawit ilegal di Mukomuko semakin menjadi perhatian publik. Dugaan keterlibatan aktor besar, termasuk pejabat aktif maupun mantan pejabat daerah, menimbulkan desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera bertindak tegas, Kamis (23/01/2025).
Muslim Chaniago, SH, MH, seorang praktisi hukum di Bengkulu, menegaskan bahwa APH memiliki kemampuan yang memadai untuk menangani kejahatan kehutanan semacam ini. Namun, ia mempertanyakan sejauh mana kemauan untuk memproses kasus tersebut.
"Dalam kasus ini, aparat sebenarnya mampu menindak tegas pelanggaran hukum kehutanan ini. Pertanyaannya adalah, apakah ada niat dan keberanian untuk memproses hukum aktor-aktor besar tersebut? Kalau tidak ada, mereka akan terus merasa aman dan tidak bersalah," ujar Muslim Chaniago.
Hingga kini, para pelaku yang diduga terlibat masih belum tersentuh hukum. Hal ini semakin menimbulkan kekhawatiran di masyarakat terkait keberlanjutan kelestarian hutan negara.
"Hutan negara ini adalah aset yang harus kita jaga bersama. Bila dirusak untuk kepentingan pribadi, terutama oleh pejabat yang seharusnya melindungi, maka penegakan hukum harus segera dijalankan. Jangan sampai ada kesan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas," tambahnya.
Masyarakat dan aktivis lingkungan di Mukomuko pun menyerukan perhatian lebih dari pemerintah pusat agar kasus ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Hutan negara yang rusak akibat alih fungsi ilegal ini harus segera dipulihkan demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Kasus ini masih menjadi sorotan, dan publik menantikan langkah tegas APH dalam mengungkap kebenaran dan menindak pelaku tanpa pandang bulu.
Penulis : Elvina Rosa
Editor : Andrini Ratna Dilla