Alankanews.com, Kaur -- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kaur, Dr. Drs. Ersan Syahfiri, MM bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual dari Ruang Rapat Lantai II Setda Kaur, Senin (21/4). Rapat ini dirangkaikan dengan sosialisasi program Sekolah Rakyat serta optimalisasi pelaksanaan pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Rapat yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga strategis. Hadir sebagai pembicara antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si., Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi III KSP Edy Priyono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi.
Dalam arahannya, Mendagri menyoroti pentingnya pengembangan pendidikan inklusif melalui dua program utama: Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat. Sekolah Garuda difokuskan pada pencarian talenta unggulan yang akan diberikan beasiswa ke universitas terbaik dunia. Sementara itu, Sekolah Rakyat ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, termasuk kelompok miskin ekstrem.
“Sekolah Rakyat berbeda dari Sekolah Unggulan Garuda. Ini adalah boarding school yang mencakup jenjang SD hingga SMP, dan seluruh biaya ditanggung pemerintah. Tujuannya adalah memberikan akses pendidikan merata serta memutus rantai kemiskinan,” ujar Mendagri.
Ia juga menegaskan pentingnya dukungan dari kepala daerah untuk segera menindaklanjuti peluang pendirian Sekolah Rakyat, dengan menyiapkan lahan dan legalitas yang dibutuhkan.
Sementara itu, dalam paparannya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan data terbaru terkait inflasi. Pada minggu ketiga April 2025, tercatat 23 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 14 provinsi mengalami penurunan dan 1 provinsi stabil. Kenaikan harga bawang merah (9,18%) dan bawang putih (1,69%) menjadi penyumbang utama inflasi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, selaku koordinator utama program Sekolah Rakyat, menambahkan bahwa dasar hukum program ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Pendidikan adalah rekayasa sosial paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat adalah bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045,” tegas Mensos.
Hingga saat ini, telah ada 356 titik usulan pembangunan Sekolah Rakyat, dengan target pembangunan sebanyak 200 lokasi pada tahun 2025.
Reporter : Dandi Febriawan
Editor : Andrini Ratna Dilla