Banggar DPRD dan TAPD Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024, Pemprov Bengkulu Kantongi SiLPA Rp120 Miliar

Banggar DPRD dan TAPD Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024, Pemprov Bengkulu Kantongi SiLPA Rp120 Miliar. Cyntia Pramesti

Alankanews.com -- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar pembahasan menyeluruh terhadap realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 pada 16–20 Juni 2025. Hasilnya disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, yang turut dihadiri Gubernur Helmi Hasan.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, saat membacakan laporan Banggar, menyampaikan capaian positif dalam kinerja keuangan daerah. “Pendapatan daerah terealisasi sebesar 100,27% dari target, yaitu Rp3,19 triliun dari target Rp3,18 triliun. Ini merupakan indikator positif yang menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Dalam laporan tersebut, dibahas pula pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, neraca keuangan per 31 Desember 2024, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp3,14 triliun dari anggaran Rp3,25 triliun atau 96,57%, menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) senilai Rp120,3 miliar.

Banggar menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dalam rekomendasinya, Banggar mendorong Pemprov Bengkulu agar terus menggali potensi pendapatan baru dan mengoptimalkan belanja agar lebih tepat sasaran, khususnya pada APBD 2026. SiLPA yang cukup besar juga disarankan menjadi potensi dalam perubahan APBD 2025.

Selain itu, pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi sorotan positif. Banggar meminta agar prestasi ini dipertahankan, serta seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti guna mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dalam sambutannya menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. “Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberi dampak jelas terhadap kesejahteraan rakyat, sejalan dengan semangat ‘Bantu Rakyat’ yang terus kita gaungkan,” tegasnya.

Reporter : Cyntia P

Editor : Gita KMS