Alankanews.com,Seluma--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma untuk segera menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang menunggak untuk 18.500 masyarakat yang ditanggung oleh Pemkab. Menurut DPRD, masalah kesehatan harus menjadi prioritas utama, mengingat akses kesehatan sangat penting bagi warga, Senin (27/01/2025).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Nofi Eriyan Andesca, S.Sos, mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang mengeluhkan kendala dalam proses pendaftaran dan klaim BPJS Kesehatan. Hal ini disebabkan oleh terutang iuran selama 4 bulan pada tahun 2024, sementara BPJS Kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Seluma, terutama karena Pemkab Seluma telah memastikan bahwa 100 persen masyarakat sudah tercover oleh BPJS.
"Nantilah urusan yang lain, yang terpenting segera bayarkan tunggakan ke BPJS Kesehatan. Ini persoalan nyawa masyarakat, jangan sampai ada yang kesulitan mendapatkan akses kesehatan lantaran BPJS Kesehatan tidak dibayarkan," ujar Nofi.
Nofi juga mengingatkan Pemkab Seluma untuk bersikap berimbang dalam menyelesaikan utang, dan tidak hanya mendahulukan pembayaran TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) untuk ASN. Ia menegaskan bahwa yang lebih mendesak adalah jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin yang sangat membutuhkan bantuan pemerintah.
"Tolonglah ini diperhatikan, harusnya itu berimbang, tidak hanya kepentingan ASN. Namun ingat juga bahwa masih ada ribuan masyarakat yang khawatir sakit namun tidak tercover BPJS Kesehatan lantaran terutang," pungkas Nofi.
Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Seluma mengakui adanya tunggakan pembayaran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) sebesar Rp2 miliar. Meski demikian, Dinkes memastikan bahwa tunggakan tersebut tidak mempengaruhi status aktifnya kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Seluma.
Penulis : Septon
Editor : Andrini Ratna Dilla