Alankanews.com -- Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk aktif mengawal pelaksanaan berbagai program pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran publik.
“Kami ingin seluruh pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga realisasi, benar-benar berada di jalur yang tepat. Untuk itu, sinergi dengan BPKP sangat dibutuhkan,” ujar Helmi Hasan di Bengkulu, Senin (23/6/2025).
Ia menyoroti turunnya opini laporan keuangan di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Bengkulu Utara yang kini hanya meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), setelah sebelumnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Kepahiang dan Kaur, yang masih mempertahankan predikat WDP.
“Ini menjadi peringatan bahwa pengawasan internal harus diperkuat. Kita berharap seluruh daerah di Bengkulu bisa meraih opini WTP tanpa catatan ke depannya,” tegas Helmi.
Gubernur juga meminta BPKP untuk terlibat dalam menindaklanjuti catatan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, khususnya dalam pengelolaan aset dan peningkatan pendapatan daerah. Ia menyebut keberadaan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) yang telah dibentuk oleh Pemprov Bengkulu juga memerlukan dukungan penuh dari BPKP.
“Optimalisasi aset dan pendapatan asli daerah harus dilakukan serius. BPKP kami harapkan bisa menjadi mitra teknis dan pengawas yang strategis,” kata Helmi.
Lebih lanjut, Helmi Hasan kembali menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sebagaimana dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kami ingin Bengkulu menjadi provinsi pertama yang menunjukkan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan sekadar wacana. Peran BPKP sebagai pengawal tata kelola keuangan sangat penting untuk mewujudkannya,” pungkasnya.
Reporter : Cyntia Pramesti
Editor : Gita KMS