Alankanews.com, Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam menangani empat warga Bengkulu yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja, dengan memastikan proses pemulangan mereka segera dilakukan dan seluruh biaya ditanggung pemerintah daerah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Provinsi Bengkulu yang dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, Senin (2/2), serta melibatkan keluarga korban, Polda Bengkulu, dan instansi terkait.
Dalam rapat tersebut, dilakukan panggilan video dengan para korban untuk memastikan kondisi terkini sekaligus mendengarkan langsung kronologi kejadian.
Salah seorang korban, Deni Febriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya bersama tiga rekannya awalnya dijanjikan pekerjaan di Vietnam dengan gaji Rp12,8 juta per bulan di bidang pemasaran elektronik secara daring. Namun setibanya di lokasi, mereka justru dibawa ke Kamboja dan dipaksa bekerja melakukan penipuan melalui judi online.
Ia juga menyebutkan bahwa selama berada di sana, paspor dan telepon genggam mereka disita. Karena tidak mampu memenuhi target pekerjaan, para korban mengaku mengalami kekerasan hingga akhirnya melarikan diri dan melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
Saat ini, keempat korban berada di penampungan KBRI di Phnom Penh dan menunggu penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai syarat pemulangan.
“Sesuai instruksi Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, pemerintah daerah hadir dan memberikan perlindungan maksimal bagi warga Bengkulu yang mengalami persoalan di luar negeri. InsyaAllah, mereka segera dipulangkan dan kembali berkumpul dengan keluarga,” ujar Herwan Antoni.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, juga mengajak seluruh pihak untuk mengawal proses pemulangan agar berjalan lancar dan aman.
“Semoga proses pemulangan ini dapat berjalan dengan baik sehingga keempat warga kita bisa kembali ke Bengkulu dengan selamat,” pungkasnya.