Alankanews.com,Bengkulu—Program pinjaman KUR dari perbankan untuk permodalan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dinilai belum berjalan maksimal. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab salah satunya tak jarang ditemukan kasus angsuran/kredit macet akibat PMI yang bermasalah atau melakukan pelanggaran dalam menerapkan aturan kerja di luar negeri. Hal itu membuat pekerja migran sulit mengakses kredit usaha rakyat (KUR), Minggu (02/02/2025).
"KUR ini tanpa anggunan dan dicicil dengan potong gaji dari hasil kerja mereka saat diluar negeri. Tetapi kalau mereka bermasalah tentu ini berdampak pada skema angsuran di bank," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bengkulu, Firman Romzi.
Meski telah dibantu dengan adanya permodalan dari pinjaman KUR namun pihaknya Bank menerapkan syarat dan seleksi dengan ketat. Disampaikan Firman, biasanya pinjaman KUR ini dilakukan oleh perusahaan/agensi penyalur tenaga kerja.
Dana itu dikelola untuk memenuhi pembiayaan yang mencakup pengurusan dokumen, pelatihan, uang saku, penginapan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan PMI. Setiap bulan agensi itu yang membayar ke Bank setelah memotong gaji dari pekerja yang dibawah naungannya.
‘’Artinya, agar berjalan maksimal, kita juga mendorong perusahaan penyalur tenaga kerja ini memiliki komitmen dan bertanggungjawab terhadap pembiayaan itu, sehingga perbankan juga bisa melakukan proses pinjaman KUR PMI dengan lancar," ungkapnya.
Sejauh ini pekerja Migran yang diberangkat dari Kota Bengkulu belum ada yang melakukan pelanggaran atau bermasalah diluar negeri. Biasanya persoalan terjadi adanya kinerja buruk yang tidak sesuai aturan perusahaan sehingga PMI bersangkuan dipecat atau bahkan melarikan diri.
Disampaikan Firman pihaknya terus menjaga agar tenaga kerja dengan mengontrol setiap agensi untuk meningkatkan proses pelatihan dan kesiapan terhadap calon PMI tersebut.
Penulis : Aisyah Aprielia Lupti
Editor : Andrini Ratana Dilla