Alankanews.com,Kota Bengkulu--Rencana pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, yang menggunakan metode Joint Venture Company (JVC), kembali menjadi sorotan publik. Meskipun pekerjaan telah dimulai lima bulan lalu, progresnya terbilang lambat dan belum menunjukkan hasil signifikan. Kondisi ini menyebabkan penurunan aktivitas ekspor yang seharusnya menjadi pendorong utama perekonomian daerah, Senin (06/01/2025).
Belum rampungnya pengerukan juga mulai memengaruhi sektor lain, seperti distribusi kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite untuk tahun 2025. Akses kapal ke pelabuhan yang terbatas turut menjadi salah satu masalah yang berdampak pada kelancaran distribusi. Pelabuhan yang seharusnya menjadi fasilitas strategis bagi ekonomi Sumatra ini pun belum dapat berfungsi secara optimal.
Ketua Asosiasi Perusahaan Batubara Bengkulu (APBB), Sutarman, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk mencari solusi atas permasalahan pengerukan ini.
"Kami akan rapat bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu pada Selasa, 7 Januari nanti," kata Sutarman.
Terkait dengan anggaran pengerukan, Sutarman menjelaskan bahwa rincian anggaran akan dibahas dalam pertemuan dengan Plt Gubernur.
"Nanti akan kami sampaikan pada rapat hari Selasa," tambahnya.
Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, menjelaskan bahwa pembahasan anggaran pengerukan masih berlangsung. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan pandangan terkait nominal anggaran.
"Masih ada tarik-menarik terkait nominal anggaran. Hingga saat ini belum ada keputusan final," ujar Denni.
Untuk mempercepat pengerukan, Denni mengungkapkan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu telah mengirimkan surat ke BPKP pusat. Namun, respons dari BPKP pusat hingga kini masih dinantikan.
"Kami masih menunggu respons dari BPKP pusat terkait surat yang telah disampaikan," katanya.
Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, turut menyoroti pentingnya percepatan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai. Menurutnya, pelabuhan ini memiliki posisi strategis sebagai pintu ekspor utama di wilayah Sumatra. Namun, kondisi alur pelabuhan yang dangkal menghambat kedatangan kapal-kapal besar, sehingga mengganggu aktivitas ekspor dan impor.
“Kami mendorong agar pengerukan segera dilakukan. Dengan kedalaman alur yang memadai, kapal-kapal besar dapat bersandar, sehingga aktivitas ekspor dan impor bisa lebih optimal. Optimalisasi fungsi Pelabuhan Pulau Baai akan memberikan dampak besar bagi perekonomian daerah. Jika semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk mempercepat proses pengerukan agar potensi pelabuhan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal.” ujar Sumardi.
Dampak langsung dari kondisi alur yang dangkal sudah mulai dirasakan, terutama oleh sektor ekspor batubara, yang merupakan komoditas andalan Bengkulu. Sutarman menegaskan bahwa kelancaran ekspor sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pelabuhan.
"Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, kita akan kehilangan banyak peluang, termasuk penurunan daya saing ekspor di pasar global," tambahnya.
Dengan tantangan yang ada, Pemprov Bengkulu diharapkan segera menyelesaikan permasalahan anggaran pengerukan alur. Dukungan dari DPRD, BPKP, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk menyelesaikan pengerukan sesuai target.
"Proses pengerukan ini harus menjadi prioritas bersama. Kami optimistis, dengan koordinasi yang baik, masalah ini bisa segera diatasi," tutup Sumardi.
Penulis : Andrini Ratna Dilla
Editor : Andrini Ratna Dilla