Tiga Bulan Terisolasi, Rieke Diah Pitaloka Desak Pemerintah Tetapkan Darurat untuk Pulau Enggano

Aksi Unjuk Rasa di Simpang 5 Kota Bengkulu. Foto: Cyntia/Alankanews.com

 

Alankanews.com, Bengkulu -- Setelah lebih dari tiga bulan terisolasi akibat lumpuhnya jalur transportasi laut, masyarakat Pulau Enggano akhirnya mendapat perhatian serius dari tingkat pusat.

 Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk menetapkan status darurat bagi kondisi di pulau terluar Provinsi Bengkulu itu.

“Harus dinaikkan jadi darurat. Penanganan ini lamban karena pemerintah Bengkulu hanya menyebut situasi ini kritis,” ujar Rieke usai pertemuan dengan KSOP Wilayah III Pulau Baai, PT Pelindo Regional 2, dan AMAN Wilayah Bengkulu, Minggu (22/6/2025).

Desakan itu dinilai penting untuk membuka jalan percepatan penanganan krisis logistik dan ekonomi yang menghimpit lebih dari 4.000 warga adat Enggano sejak Maret 2025. Rieke juga telah menyampaikan kondisi tersebut langsung ke Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk diteruskan ke Presiden Prabowo Subianto.

Akibat pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai, distribusi logistik ke Pulau Enggano nyaris lumpuh total. Kapal ferry Pulo Tello baru kembali beroperasi awal Juni, namun hanya mengangkut penumpang, tanpa logistik maupun hasil bumi. Ekonomi lokal pun terpukul parah warung tutup, rumah makan sepi, penginapan kosong, hingga warga terpaksa barter untuk bertahan hidup.

“Yang susahnya itu untuk bayar sekolah anak-anak di luar pulau. Kami sudah tak punya uang,” keluh Iwan, warga Desa Malakoni.

Dalam pertemuan di Bengkulu itu, Rieke mengusulkan pengiriman kapal besar berkapasitas 75 GT, dua kapal perintis, serta kapal langsir untuk menjamin distribusi barang. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan bahan bakar untuk kapal bantuan agar pengiriman tidak kembali terhenti di tengah jalan.

Kepala KSOP Wilayah III, Petrus Christanto Maturbongs, menyatakan bahwa status “kritis” yang saat ini ditetapkan Pemprov Bengkulu membuat pihaknya tidak dapat menggunakan diskresi darurat dalam penanganan pelabuhan.

“Karena belum darurat, penanganan masih normal,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait rencana peningkatan status menjadi darurat. Warga Enggano masih menanti langkah nyata dari pemerintah untuk mengakhiri keterisolasian yang berkepanjangan.

 

Reporter: Cyntia Pramesti 

Editor: Gita KMS