AlankaNews.com, Bengkulu – DPRD Provinsi Bengkulu mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu segera mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada 10 kabupaten dan kota. Keterlambatan pembayaran dinilai sudah membuat banyak daerah kesulitan menjalankan kegiatan pemerintahan.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, mengatakan kondisi keuangan sejumlah daerah saat ini cukup memprihatinkan.
“Daerah sudah menjerit betul. Ada siltap kepala desa yang belum dibayar, ada kegiatan yang belum dibayarkan, semuanya menunggu DBH dari provinsi,” kata Edwar, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, DPRD terus mendorong Pemerintah Provinsi Bengkulu agar tidak lagi menunda pembayaran DBH karena dana tersebut sangat dibutuhkan daerah untuk menjalankan roda pemerintahan.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), pembayaran DBH memang sedang berjalan, namun dilakukan secara bertahap.
Penyebabnya, Pemprov Bengkulu juga masih menunggu penyaluran piutang DBH dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Edwar meminta pemerintah provinsi tetap bergerak cepat agar dampak keterlambatan tidak semakin luas.
“Kalau terlalu lama, bukan hanya kegiatan pemerintah yang terganggu, tapi pelayanan kepada masyarakat juga ikut terdampak,” ujarnya.
Ia menyebutkan, beberapa daerah saat ini mengalami kesulitan membayar Alokasi Dana Desa (ADD), penghasilan tetap kepala desa, hingga berbagai program pembangunan lainnya.
Karena itu, DPRD meminta ada kepastian jadwal pembayaran agar pemerintah daerah dapat segera menyesuaikan pengelolaan keuangan masing-masing.
“Kita berharap pembayaran DBH ini segera dipercepat supaya aktivitas pemerintahan di daerah tetap berjalan normal,” tutupnya.