DPRD dan Pemprov Bengkulu Bersiap Bahas APBD Perubahan, Jadwal dan Dokumen Jadi Perhatian

WAKA I DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain, SE

 

AlankaNews.Com, Bengkulu — Hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif di Provinsi Bengkulu kembali memasuki fase penting menyusul dimulainya agenda pembahasan APBD Perubahan Tahun 2026.

DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa koordinasi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Bengkulu sangat diperlukan agar seluruh proses pembahasan berjalan optimal.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, mengatakan bahwa DPRD saat ini tengah menyusun agenda strategis dalam masa sidang, termasuk pembahasan APBD Perubahan, Standar Biaya Operasional (SBO), hingga isu reformasi birokrasi.

Menurutnya, pemerintah daerah diminta segera menyusun jadwal resmi penyampaian dokumen agar DPRD dapat menyesuaikan agenda pembahasan secara terstruktur.

“Jadwal dari pihak eksekutif sangat penting supaya DPRD bisa mempersiapkan pembahasan secara maksimal dan tidak tergesa-gesa,” katanya.

Ia menjelaskan, pembahasan APBD Perubahan bukan hanya menyangkut angka anggaran, tetapi juga menyangkut evaluasi terhadap capaian program pemerintah selama tahun berjalan.

Karena itu, DPRD ingin memastikan setiap perubahan anggaran benar-benar memiliki dasar yang jelas dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Di tengah pembahasan anggaran, isu perampingan OPD juga mulai mengemuka.

DPRD meminta pemerintah daerah membuka secara transparan alasan dan target efisiensi dari kebijakan tersebut.

Menurut Teuku, DPRD tidak ingin kebijakan perampingan hanya menjadi slogan tanpa dampak nyata terhadap penghematan anggaran maupun kualitas pelayanan publik.

“Kalau memang ada efisiensi, tunjukkan angkanya. Kalau ada peningkatan efektivitas, jelaskan indikatornya,” tegasnya.

 

 

Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya dokumen PPD Induk yang akan menjadi landasan perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen tersebut ditargetkan masuk pada minggu kedua Juli dan akan segera dibahas melalui Banmus DPRD.

DPRD berharap seluruh dokumen dapat dipersiapkan sejak awal agar pembahasan berjalan lancar, transparan, dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat Bengkulu.