Gubernur Bengkulu Turunkan Tarif PBBKB, Harga BBM Nonsubsidi Resmi Turun Rp300 per Liter

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan kembali merealisasikan janji kampanyenya dengan menurunkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Foto : Cyntia P

Alanaknews.com -- Gubernur Bengkulu Helmi Hasan kembali merealisasikan janji kampanyenya dengan menurunkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Kebijakan tersebut membuat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi resmi turun mulai Rabu (20/8/2025) pukul 00.00 WIB.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Bengkulu, penyesuaian harga BBM nonsubsidi diturunkan sebesar Rp300 per liter. Rinciannya, Pertamax dari Rp12.700 menjadi Rp12.400 per liter, Pertamax Turbo dari Rp13.800 menjadi Rp13.500 per liter, Dexlite dari Rp14.350 menjadi Rp14.050 per liter, dan Dex dari Rp14.750 menjadi Rp14.450 per liter.

“Ini sesuai dengan janji kampanye kita lalu, dan alhamdulillah janji ini sudah kita tunaikan,” ujar Gubernur Helmi Hasan. Ia berharap kebijakan ini mampu meringankan pengeluaran masyarakat. “Beban itu kan harian, bukan tahunan. Masyarakat beli BBM setiap hari. Maka gunakanlah BBM sebaik-baiknya dan tetap berhemat agar keringanan ini terasa,” tambahnya.

Kebijakan tersebut disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk para pengelola Pertashop yang tergabung dalam Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI). Ketua Umum DPP HPMPI, Steven, menilai penurunan tarif PBBKB merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tekanan.

“Penyesuaian ini tidak hanya meringankan masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kita berharap kebijakan ini memberi napas lega, meningkatkan daya beli, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di Bengkulu,” kata Steven.

Selain sektor konsumsi, penurunan harga BBM diyakini berdampak pada transportasi dan logistik. Dengan berkurangnya biaya operasional, harga kebutuhan pokok diharapkan lebih stabil sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

HPMPI juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi dan stabilitas suplai BBM hingga pelosok. “Pengawasan tidak boleh hanya di perkotaan, tetapi harus menyentuh desa-desa agar seluruh lapisan masyarakat benar-benar merasakan manfaat kebijakan ini,” tegas Steven.

HPMPI bersama masyarakat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah yang dinilai pro-rakyat tersebut. “Semoga kebijakan ini menjadi contoh bagi daerah lain bahwa sinergi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dapat memberikan manfaat nyata,” tutupnya.

Reporter : Cyntia P

Editor : Gita KMS